Pengertian Demokrasi – Apakah yang di maksud dengan Demokrasi ?

pengertian demokrasi

Pengertian Demokrasi – Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, secara demokratis. Kata ini berasal dari kata demo yang berarti orang, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Karena itu, demokrasi bernilai kekuatan rakyat. Ini mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Memahami demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan bagi semua warga untuk membuat keputusan. Dimana keputusan itu akan mempengaruhi kehidupan semua orang. Poin lainnya adalah bahwa orang bertindak sebagai otoritas tertinggi.

Sistem pemerintahan ini, yang memungkinkan semua warga untuk berpartisipasi aktif. Peran ini dapat direpresentasikan atau langsung dalam perumusan, pengembangan dan penetapan hukum. Setiap ahli memiliki interpretasi demokrasinya sendiri. Meski ternyata sampai pada tujuan yang sama.

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagi Charles Costello, demokrasi mencakup sistem sosial dan politik, membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Untuk melindungi hak semua warga negara.

Pengertian demokrasi pancasila

Memahami demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berasal dari perspektif kehidupan atau filsafat kehidupan Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, munculnya filsafat dasar negara yang disebut Pancasila terkandung, tercemin, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap negara dan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Demokrasi Pancasila terikat oleh UUD 1945 dan pelaksanaannya wajib sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945.

Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi hak konstitusional individu daripada kekuatan pemerintah. Keputusan utama berlaku untuk sebagian besar wilayah kebijakan pemerintah yang terkena sanksi sehingga keputusan pemerintah tidak melanggar independensi dan hak-hak individu sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Demokrasi liberal digunakan untuk menggambarkan sistem politik dan demokrasi barat di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Konstitusi yang digunakan mungkin republik (Prancis, Amerika Serikat, India) atau monarki konstitusional (Spanyol, Inggris). Demokrasi liberal digunakan oleh negara presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Inggris Raya dan Persemakmuran) atau sistem semi-rahasia (Prancis).

Pengertian Demokrasi parlementer

Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menunjukkan hubungan erat antara badan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat). Menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif paling banyak dipilih melalui pemungutan suara di sesi legislatif, dan bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen). Sistem ini disebut sistem kabinet parlementer. Dalam demokrasi ini presiden atau raja berdomisili sebagai kepala negara (bukan kepala pemerintahan, sehingga tidak dapat bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan).

Pemerintah (badan eksekutif) menjalankan tugas atau program yang disetujui oleh badan perwakilan rakyat (badan legislatif). Selama pemerintah melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan parlemen, posisi pemerintah menjadi stabil dan mendapat dukungan dari parlemen. Namun, jika parlemen yang memecah belah dapat menurunkan kabinet, itu berarti menteri harus mengundurkan diri.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal / parlementer karena pada saat itu Parlementer Demokrasi kekuasaan Parlementer hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilakukan oleh partai.

Implementasi Demokrasi Terpimpin

Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan diberlakukannya Keputusan Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Sukarno pada tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden ini dalam upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin membingungkan. Pengesahan urutan pramode ini memiliki sisi positif dan negatif.

Ini adalah bagian positif dari penegakan Keputusan Presiden 5 Juli 1959.

  1. Menyelamatkan negara dari perpecahan yang berkepanjangan dan krisis politik
  2. Memberikan panduan yang jelas, UUD 1945 tentang kelangsungan hidup bangsa.
  3. Memelopori pembentukan lembaga negara tinggi, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara dalam bentuk DPAS
  4. selama Demokrasi Liberal untuk pembentukannya.

Sisi negatif dari diberlakukannya Keputusan Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.

  1. Memberi kekuasaan kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi bangsa.
  2. Memberikan peluang bagi tentara untuk terlibat dalam politik.

Disebut pemerintahan yang demokratis karena demokrasi di Indonesia pada waktu itu bergantung pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Selama periode demokrasi dengan kedok presiden sangat besar dan absolut, sementara aktivitas partai terbatas. Karena kekuasaan absolut presiden menyebabkan restrukturisasi kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (konsentrasi kekuasaan di tangan presiden).